Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Dakwah Bagi Umat Islam Indonesia

Revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat dakwah bagi Umat Islam Indonesia
Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya, tetapi masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktiftas sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. Konsep pemberdayaan menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya masjid yang ada. Komunitas yang diberdayakan tidak dipandang sebagai komunitas yang menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan komunitas dalam hal ini umat Islam (mustahik) dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap meningkatkan kemampuan, memobilisasi sumber produktif dan mengembangkan jaringan.

A. Pendahuluan

Pengembangan sumber daya ekonomi jamaah dalam membangun masjid dan memberdayakan jamaah, merupakan sebuah cita-cita besar tentang revitalisasi fungsi masjid sebagai wadah pemberdayaan umat. Cita-cita besar ini merupakan sesuatu yang sangat historis dan sesuai dengan konteksnya karena dalam Islam idealnya masjid adalah pilar utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat dimunculkan kecuali di masjid.

Melihat gejala yang sedang berkembang di tengah umat diperlukan paradigma baru dalam melihat pemberdayaan ekonomi umat ini. Mereka harus diposisikan sebagai subjek dalam pemberdayaan karena mereka merupakan bagian inklusif dan sentral dalam pembangunan ekonomi makro, perlu dilakukan pola pembangunan kemitraan baik antar masyarakat, masyarakat-pemerintah, swasta-NGO yang merupakan modal sosial (social capital) terbesar dalam membangun masyarakat. Modal sosial ini menjadi jalan tengah sistem kapitalis yang sangat mengedepankan individu. Pemerintah-masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) lainnya perlu bekerja sama dengan azas kesetaraan demi kepentingan kolektif untuk mendapatkan pemenuhan hak rakyat.

Abdul Hasan Sadeq (1998:22) dalam bukunya Economic Development in Islam, mengemukakan bahwa terdapat dua cara tranfer sumberdaya ekonomi umat: Pertama, secara komersil yang terjadi melalui aktivitas ekonomi. Kedua, secara sosial terjadi dalam bentuk bantuan seperti zakat, infaq dan shadaqah. Adanya dua transfer sumber daya ekonomi ini merupakan potensi umat, karena tidak semua orang mampu melakukan proses dan aktivitas ekonomi. Bagi yang sehat, kuat jasmani dan memiliki kesempatan, ia dapat memperoleh sumber kehidupannya dari aktivitas ekonomi. Tapi, bagi sebagaian lain yang tidak mampu, Islam melindungi dengan sosial economic security insurance dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah. Tentunya, penyerahan zakat ini harus dimaneg dan didistribusikan serta dimanfaatkan diproporsional mungkin.

Muncul harapan yang dilontarkan dalam berbagai seminar tetang ekonomi Islam berbasis masjid yang di antaranya menghadirkan pakar ekonomi Islam Syafi’i Antonio, menjadi harapan besar pengembangan ekonomi berbasis masjid dalam bentuk mengembangkan potensi ekonomi masjid yang telah ada karena selama ini banyak potensi yang terabaikan dalam bentuk wadah usaha koperasi syariah yang mewadahi potensi ekonomi masjid tersebut.
Sekaligus juga ke dalam penyelesaian persoalan pendidikan, sosial budaya, sosial kemasyarakatan, dan terutama sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, jamaah masjid juga diharapkan akan mempercayakan modal dan saham mereka untuk pemberdayaan ekonomi masjid. Indikasi yang bisa terbaca dari terwujudnya partisipasi penuh dari masyarakat antara lain adalah kebersamaan dalam membangun fasilitas masjid, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa renovasi pertama dan banyaknya mengalir infak waqaf dan sadaqah dari jamaah. masjid milik jamaah dan masyarakat, sebaliknya masyarakat memiliki masjid. Persoalan masjid adalah persoalan masyarakat dan sebaliknya persoalan masyarakat adalah persoalan masjid.

B. Melihat kembali peran dan fungsi masjid

masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban ummat Islam. Sejarah telah membuktikan multi fungsi peranan masjid tersebut. masjid bukan saja tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan, militer dan fungsi-fungsi sosial-ekonomi lainnya.

Rasulullah Muhammad SAW pun telah mencontohkan multifungsi masjid dalam membina dan mengurusi seluruh kepentingan umat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial , pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Sejarah juga mencatat, bahwa masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW difungsikan sebagai (1) pusat ibadah, (2) pusat pendidikan dan pengajaran, (3) pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum (peradilan) (4). pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal (ZISWAF). (5) pusat informasi Islam, (6) Bahkan pernah sebagai pusat pelatihan militer dan urusan-urusan pemerintahan Rasulullah. Masih banyak fungsi masjid yang lain. Singkatnya, pada zaman Rasulullah, masjid dijadikan sebagai pusat peradaban Islam.

masjid merupakan tempat disemaikannya segala sesuatu yang bernilai kebajikan dan kemaslahatan umat, baik yang berdimensi ukhrawi maupun duniawi dalam sebuah garis kebijakan manajemen masjid. Namun dalam kenyataannya, fungsi masjid yang berdimensi duniawiyah kurang memiliki peran yang maksimal dalam pembangunan umat dan peradaban Islam.

Salah satu pilar kemajuan peradaban Islam adalah amwal (wealth) atau ekonomi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan “Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (Imarah). Tanpa kemapanan ekonomi,m kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat.

Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan seluruh ulama ushul yang membahas maqashid syari’ah, senantiasa memasukkan amwal sebagai pilar maqashid. Shah Waliullah Ad-Dahlawy, ulama terkemuka dari India, (1703-1762) berkata, “Kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat kehidupan. Seseorang semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya, akan semakin mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (hayatan thayyibah).

Para ulama Islam sepanjang sejarah, khususnya sampai abad 10 Hijriyah senantiasa melakukan kajian ekonomi Islam. Karena itu kitab-kitab Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Tetapi kini terjadi keanehan yang luar biasa, kajian-kajian ekonomi Islam jarang sekali di masjid-masjid.

Tradisi keilmuwan ekonomi yang eksis di masa silam, harus dihidupkan kembali di masjid-masjid, agar fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah dapat diwujudkan kembali.

C. Pemberdayaan komunitas dan pendampingan berbasis masjid

Pemberdayaan komunitas adalah proses membangun kembali struktur komunitas insani dimana cara-cara baru untuk berhubungan antar pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, ekonomi dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih dimungkinkan.

Konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Komunitas miskin tidak dipandang sebagai komunitas yang serba rentan dan kekurangan (kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang dinamis dan lain-lain) dan hanya menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan untuk a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk melanjutkan sistem mata penghidupannya, dan b) ikut berpatisipasi dalam proses pembangunan, kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya serta keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Kegiatan pemberdayaan komunitas dalam hal ini umat Islam (mustahik) dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap meningkat-kan kemampuan, memobilisasi sumber produktif dan mengembangkan jaringan.

Proses-proses pemberdayaan komunitas miskin pasca bencana melalui pendampingan tersebut secara langsung dapat dilakukan oleh pengelola masjid. masjid dapat merupakan salah satu bagian dari pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan umat khususnya di daerah bancana.
Rasulullah mengajarkan bahwa masjid tidak hanya memiliki fungsi sebatas sebagai pusat kegiatan ibadah namun juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pengajaran, pusat informasi Islam, pusat kegiatan ekonomi serta pusat kegiatan sosial dan politik serta pusat kegiatan dakwah bagi umat Islam.

Masjid berperan besar bagi umat dalam melakukan perubahan nilai-nilai kehidupan dalam pengamalan beragama dan pembinaan umat melalui program kesalehan sosial dan ekonomi yang meliputi semangat spiritual yang diwujudkan jamaah masjid mempunyai kepedulian sosial yang diwujudkan dalam pemberian zakat, infak dan sedekah, mempunyai sikap toleran dan kerelawanan dan membantu saudara-saudaranya yang terkena musibah. masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Fenomena baru di perkotaan, yang menunjukkan sebagian masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat pemberdayaan ekonomi umat, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaah dan masyarakat lingkungannya khususnya yang terkena musibah misalnya bencana alam.

Upaya peningkat kesejahteraan masyarakat dan komunitas miskin pasca bencana, khususnya di wilayah pinggiran kota dan pedesaan dapat dilakukan dengan menggiatkan pengelola masjid-masjid untuk berperan lebih aktif dalam kehidupan jamaah dan masyarakat di lingkungan masjid menangani pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana dengan manajemen kebencanaan (disaster management) melalui kegiatan pemberdayaan (empowerment) dan strategi pendampingan dengan menggunakan dakwah Islam kepada masyarakat setempat sebagai mekanisme perubahan sosial dan peningkatan motivasi komunitas miskin pasca bencana untuk kembali berdaya dalam berusaha sehingga dapat mempercepat perubahan sosio-ekonomi di wilayah-wilayah masjid tersebut berada.

Kelompok dampingan sebagai salah satu lembaga otonom yang dinisiasi dan ditumbuhkan memiliki core activity pada kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui strategi pendampingan berbasis kelompok (based on community) di berbagai wilayah perkotaan, pedesaan, pesisir dan daerah bencana. Sebelum menentukan program pemberdayaan ekonomi, melakukan survey dan kajian kebutuhan (need assesment) komunitas sasaran melalui metode observasi, wawancara, FGD, PRA dan RRA.
Kajian tersebut menjadi dasar bagi kelompok dampingan untuk merencanakan dan menyusun program pemberdayaan sesuai masalah dan kebutuhan dari komunitas sasaran (targetgroup).Implementasi program yang dilakukan meliputi 3 fase yaitu 1) tahap penumbuhan dan pembentukan kelompok, 2) tahap penguatan dan 3) tahap pelepasan program.

D. Kondisi masjid dan ekonomi jamaah saat ini

Karakteristik masyarakat yang egaliter tidak membuat masjid ini melahirkan figur panutan seperti keberadaan masjid dan pesantren di tanah Jawa. Menurut pengakuan salah seorang pengurus, masjid tidak melahirkan figur ulama tapi mengorbitkan ulama. Cuma daya tarik masjid ini memunculkan ulama yang terkenal dan berbobot.

Kegiatan dakwah masjid ini berkomunikasi secara efektif dan materi dakwah yang berbobot. Umumnya para dai, dan lain-lain mampu melakukan mobilisasi dan mempengaruhi massa dengan menggunakan kemasan bahasa yang indah, menarik, dan retorik, namun kenyataannya secara institusi telah mampu melakukan transformasi sosial keagamaan bagi masyarakat, sehingga masjid ini menjadi rujukan orang-orang Islam di berbagai daerah Indonesia seperti Sumatera Barat terutama kalangan umat secara umum. Ini berarti telah terjadinya perubahan persepsi dan image masyarakat muslim dan sekitarnya yang semula tertuju pada popularitas basis-basis Islam yang telah mapan sebelumnya. masjid lebih suka berperan mengajak umat secara intelek kepada orang lain untuk melakukan amar makruf nahi mungkar.

Misi yang diemban pendirian masjid secara umum adalah membangun fasilitas beribadah secara global dengan masyarakat yang sangat familier, sehingga bisa dipahami bahwa visi para pencetus dalam membangun masjid ini tidak terbatas pada sebuah lembaga yang dibatasi oleh bangunan fisik dalam bentuk bangunan masjid, tetapi lebih mengupayakan upaya pemberdayaan ekonomi umat secara keseluruhan menjadi potensi ekonomi umat. Hal ini tampak dengan adanya penempatan lokasi masjid yang kebetulan berada di lokasi menyebar dan berbaur dengan pusat perdagangan dalam radius yang tidak terlalu jauh antara satu sama lain.

Contoh kasus di Kabupaten Agam adapun potensi yang dimilikinya masjid-masjidnya adalah Di samping tempat ibadah, pengurus masjid juga membuka lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya formal dan informal di antaranya :1) Madrasah Diniah Awaliah (MDA) (2) Kelompok Bimbingan Jamaah Haji (KBIH) (3) Taman Kanak-Kanak Raudlatul Athfal (4) Kelompok-Kelompok pengajian yang terdiri dari forum diskusi takmirul masajid (5) Kelompok Majlis Taklim.

Saat ini, agaknya kesemarakan Islam bisa dirasakan di seluruh masyarakat, dengan melihat banyaknya aktivitas yang tersebar dan disertai keaktifan jamaah dalam menggunakannya sebagai tempat shalat berjamaah dan wirid-wirid. Lebih lanjut, perbedaan latar belakang jamaah dan pengetahuan agama Islam ini mempengaruhi munculnya kelompok pengajian (bapak-bapak) yang berbeda, meski bisa bertemu dalam beberapa kesempatan.

Ada kelompok pengajian majlis taklim yang dilakukan tiap selasa dan jumat pagi.. Jamah ini didominasi oleh kaum perempuan dari berbagai usia tapi didominasi oleh kaum tua. Sedangkan tiap minggu juga ada wirid atau diskusi yang membicaeakan persoalan agama. Bahkan setiap menjelang salat dan sesudah salat fardu diadakan pengajian rutin. Perbedaan dan potensi ini mengesankan berbagai kegiatan yang diadakan pengurus ada menyimbolkan kemampuan yang masih sangat minim dalam pengetahuan agama Islam. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan, dengan digerakkan oleh tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat, kelompok-kelompok pengajian tersebut dapat dikumpulkan menjadi satu. Dan bahkan, jamaah pengajian ibu-ibu ternyata menjadi satu dan tidak terbagi menjadi beberapa kelompok seperti pengajian bapak-bapak.

Jika dilihat dari aspek ekonomi, jamaah tetap didominasi oleh petani dan pedagang. Sebagaian kecil adalah pendidik dan tokoh masyarakat umumnya mereka adalah pengelola dan pengurus masjid. Namun demikian, kalau dihitung, penghasilan jamaah cukup beragam dan bahkan terjadi kesenjangan yang cukup tajam.

Berkenaan dengan pengumpulan zakat baik zakat maal dan zakat fitrah, satu sisi pengumpulan zakat atau yang mempercayakan zakatnya ke masjid cukup banyak, di lain pihak para penerima zakat juga banyak. Hal ini mungkin disebabkan oleh jamaahnya dari berbagai penjuru sehingga masyarakat menumpahkan harapannya kepada masjid.

Sementara itu, dari aspek sosial budaya jamaah masjid memiliki adat yang tidak lepas dari tradisi Minangkabau, peringatan khatam Quran setiap tahun (sebulan sebelum puasa) selalu diperingati dan dimeriahkan dan mengikuti tradisi sekitarnya. Hal ini dilakukan secara mentradisi, dimulai dengan pawai alegoris. Acara tersebut dilakukan dan didukung oleh masyarakat sekitar masjid yang pada saat ini membutuhkan dana yang cukup besar dan melibatkan seluruh unsur masyarakat sekitas dalam kepanitiaannya. Secara budaya tidak ada yang mencolok dalam aktivitas sosial masjid ini, tidak seperti tradisi yang ada pada jamaah masjid di daerah, secara tradisional masih menerapkan batagak kudo dan acara tarekat-tarekat. Tapi karena masjid ini terletak di pusat kota dan dihuni oleh berbagai macam budaya, tradisi-tradisi tersebut tidak menjadi perhatian.

E. Kondisi umat Islam dan pemberdayaan berbasis masjid

Pada saat pendiriannya pengurus masjid bersama masyarakat sekitar langsung melakukan dakwah dan membangun fasilitas ibadah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya mulai mengajak beberapa local leader dari jamaah masjid untuk menggerakkan masyarakat bersama-sama melakukan dakwah dan pengembangan masjid. Pada masa-masa ini para pengurus berusaha keras mengembangkan.

Adapun dari aspek sosial ekonomi, keberadaaan masjid dan jamaahnya, masih ditemukan jurang pemisah antara pedagang kaya dan pengemis atau peminta-minta yang menjalani kehidupan di halaman masjid dengan pakaian compang camping. Pedagang kaya yang mampu membiayai sampai puluhan juta aktivitas masjid dengan kekayaan yang dimilikinya. Sementara di pihak lain, sebagaimana lumrah terjadi di perkotaan, pembangunan dan fasilitas kota yang amat atraktif ini telah menjadi gula bagi semut penduduk di daerah yang berduyun-duyun berdatangan untuk mengadu nasib mereka di kota.

Adanya jurang pemisah yang demikian dalam aspek sosial ekonomi, akibat tidak ada kepedulian kemanusiaan yang membuat solidaritas sosial memudar, ekonomi umat diharapkan menjadi pola relasi yang di dalamnya terdapat keseimbangan hidup antar satu dengan lainnya. Tidak sedikit hasil yang diperoleh dari uisaha ini, dia pergunakan untuk mengentaskan dan menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat, seperti kesulitan biaya hidup untuk sekolah, warga yang dililit hutang, seseorang yang kesulitan makan di hari itu, hingga untuk berobat di rumah sakit, dan lain-lain.

Bila diamati dari aspek sosial keberagamaan, daerah tempat masjid berdiri, sebagian besar berkategori daerah kuat adat dan agamanya. Sayangnya, kemegahan nama dan fisik bangunan masjid itu terasa jauh dibanding aktifitas yang ada di masjid.. Mayoritas masyarakatpun sebenarnya termasuk pemeluk Islam yang antusias.

Diakui atau tidak, geliat keislaman memang masih sepi, kecuali sejumlah kegiatan keislaman tradisional yang memang sudah rutin diadakan masyarakat. Mungkin bukan karena masyarakat dan jamaah enggan untuk mempelajari Islam, melainkan lebih kepada kemasan Islam yang ditampilkan sangat monoton, hingga terkesan masyarakat yang datang jenuh. Menurut mereka persoalan perut lebih mendesak dari pada mendalami Islam. Paling tidak ini pe-er bagi bagi masyarakat muslim untuk menampilkan dakwah yang memberikan pencerahan terutama dalam aspek ekonomi umat. Tentu saja, dalam konteks pemberdayaan ini, apabila tidak menggunakan pendekatan keagamaan dan kemanusiaan (human approach) dalam pemberdayaan masjid dan masyarakat jamaah, tentu saja tidak akan terjadi keberhasilan dalam perubahan sosial.

Langkah pertama yang ditempuh dalam menjalankan pengembangan ekonomi masjid adalah mengumpulkan para donator yang biasa menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya melalui masjid. Namun bukan hanya tertuju pada orang-orang tertentu, tetapi seluruh warga masyarakat terutama kaum dhuafa. Pihak masjid selalu mendata dan mengiventaris kaum dhuafa yang berhak menerima zakat dan memantau perkembangan ekonomi mereka.

Orang kaya, karena kekayaan yang dimiliki selama ini membantu kegiatan terutama untuk menunjang pembangunan yang bersifat fisik. Tapi pengurus berusaha lebih mengembangkan zakat, infak dan shadaqah dijadikan soko guru pengentasan kemiskinan. Karena zakat memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat vital bagi masyarakat muslim.

Zakat juga memiliki fungsi penyelaras pendapatan di tengah masyarakat (income equilibrum) yang didahului oleh kerja dan aktivitas ekonomi yang tercermin dalam proses produksi, distribusi, perdagangan dan jasa. Menurut Yusuf Qhardhawi, (1999:24) posisi pertama pengentasan kemiskinan disandang oleh bekerja. Yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang baik sendiri maupun bersama-sama untuk memproduksi suatu komoditi, berdagang atau memberikan jasa dalam pengertian seluas-luasnya.

Selanjutnya figur pengurus masjid dan tokoh masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pengembangan sumberdaya jamaah. Tokoh masyarakat melalui masjid dan pesantren-pesantren yang sudah berdiri puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang sudah mengakar bagi jamaah dapat dijadikan sebagai agent of change dan mitra kerja pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga bila jamaah dan umat secara ekonomi, moral dan didukung dengan sarana dan prasarana serta kebijakan pembangunan dan regulasi yang baik dari pemerintah, maka diharapkan tidak perlu lagi terjadi ketimpangan pembangunan yang mengarah pada urbanisasi yang tidak terkendali dengan berbagai efek negatifnya. Pihak yang memiliki kemampuan mengelola keberagamaan masyarakat, baik ke-ilmu-annya maupun amalnya ditekankan untuk diwujudkan dalam nilai-nilai dan akhlak mulia. Keikhlasan dan tawakkal, sebagai kunci keberhasilan dalam mengelola masjid, mushalla, atau pesantren.

Terkait dengan potensi ekonomi masjid, sekarang ada beberapa unit usaha jamaah masjid yang antara lain adalah:

1. Koperasi Simpan Pinjam antar pengurus. Ada upaya di antara sesama pengurus untuk mengatasi kebutuhan harian dan saling membantu mereka bermufakat mendirikan koperasi simpan pinjam. Koperasi untuk kalangan intern ini sekalipun belum punya badan hukum tapi eksistensi koperasi ini cukup membantu kebutuhan pengurus.

2. Wartel. Kebutuhan informasi dan telekomunikasi saat ini, ditambah tempat yang strategis membuat keberadaan warung telekomunikasi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Cuma persoalan sekarang, perkembangan teknologi yang kian pesat, wartel tidak diminati lagi dengan adanya ponsel atau telepon genggam. Usaha ini mengalami kemunduran.

3. WC Umum. Jasa yang satu ini sangat dibutuhkan masyarakat apalagi apabila masjid berada di lokasi keramaian pasar. Pengurus beriniasiatif menyediakan WC umum yang cukup representatif Usaha jasa ini sangat menguntungkan dan meraup keuntungan yang berlipan ganda.

4. Penitipan Sandal dan Sepatu. Jasa yang satu ini juga lahan potensi ekonomi yan g sangat potensial kalau dimanag secara bagus dan profesiaonal. Terbukti infak yang terkumpul pertahunnya mencapai jutaan rupiah.

5. Arisan Jamaah Majlis Taklim. Ada inisiatif dari jamaah wirid majlis taklim untuk mengadakan arisan. Hal ini masih berjalan dan perputaran uang pada sekali putaran mencapai puluhan juta.

6. Toko milik masjid. masjid telah mengembangkan toko sebagai sarana pengembangan modal pembiayaan masjid .

7. Jasa ambulan. Jasa ini juga sangat dibutuhkan dengan perkembangan masyarakat dan berbagai sektor.
Permasalahan yang ditemukan kemudian, terbaca dari keberadaan unit usaha seperti jumlah jamaah dengan berbagai potensinya, jasa penitipan sandal, WC umum, laserda (lapau serba ada)dan usaha wartel serta jasa ambulance merupakan potensi ekonomi yang dimiliki masjid. Potensi ini merupakan suatu kekuatan yang secara ekonomi dimiliki oleh masjid namun belum digarap atau telah digarap tapi belum secara maksimal. Hal ini karena telah terjadi polarisasi jamaah yang cukup tajam seperti dijelaskan di muka. masjid tidak lagi dipandang secara utuh sebagai institusi milik umat, namun menjadi institusi yang dimiliki segelintir orang yang berdiri terpisah dari masyarakat atau jamaah dan berjalan sendiri. Demikian juga, masjid tidak lagi dipandang sebagai sebuah komunitas secara luas dan berjalan sendiri secara alami. Pandangan ini mungkin masih menjadi sebuah gejala, namun dalam kenyataannya, gejala yang muncul semakin banyak.

Tanpa pretensi untuk mencari-cari kesalahan pada beberapa orang dan beberapa elemen pengurus dan tokoh masyarakat, memang kemudian ada beberapa hal terbaca menjadi penyebab dari hal tersebut, yang antara lain adalah lemahnya kepedulian pengembangan masjid terhadap jamaah dan masyarakat dan persoalannya. Hal lain yang kemudian terbaca adalah adanya sikap minder, dan sedikit antipati masyarakat untuk bergabung dengan institusi masjid dalam penyelesaian persoalan bersama sebagai akibat adanya perbedaan pola keberagamaan serta perbedaan tingkat sosial ekonomi antar jamaah yang masuk ke dalam institusi masjid. Masih ditambah lagi dengan beberapa intervensi dari beberapa pihak yang pesimis dengan upaya pengembangan ekonomi masjid.

F. Kondisi masjid dan Harapan Umat Islam

Secara umum, yang menjadi harapan bersama adalah bahwa masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya. masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktiftas sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. masjid dapat menjadi wadah bagi para jemaahnya dalam mengembangkan kegitan-kegiatan yang bernilai ekonomis dan menghasilkan income bagi jamaahnya. Jika selama ini unit-unit usaha yang sudah dirintis sudah mulai menghasilkan, namun kedepannya diharapkan ada lembaga kuat yang berbadan hukum yang tangguh dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi lembaga ekonomi masjid yang mampu menjadi kekuatan ekonomi kolektif bagi seluruh jemaah masjid. Lembaga Ekonomi masjid diharapkan nantinya mampu dirintis dengan badan hukum yang jelas dan berdiri sebagai lembaga keuangan dan sektor riil milik masjid .

Secara umum, jamaah masjid berharap bisa menjadi komunitas masyarakat yang kuat dalam aspek keberagamaan, sosial budaya, sosial ekonomi, pendidikan dan bahkan sosial politik. Semua itu dibangun di atas landasan kekuatan kolektif yang digali dari nilai-nilai kebijaksanaan lokal dan agama serta melibatkan sumberdaya ekonomi umat. Jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya diharapkan menjadi masyarakat agamis yang memiliki kekuatan kolektif untuk membangun ekonomi, budaya, pendidikan dan politik secara partisipatif dan berpengaruh secara signifikan dalam konteks lokal desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi serta bahkan dalam konteks nasional negara dan internasional. Dalam implementasinya, ada pembagian peran dan wewenang secara adil dan profesional di atas semangat kebersamaan di antara elemen-elemen masyarakat, termasuk unsur institusi masjid raya.

Persoalan yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membangun kekuatan ekonomi yang memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh masjid, baik itu potensi jamaah, potensi lokasi masjid, potensi ekonomi masyarakat sekitar masjid, dan potensi-potensi lainnya. Bila kesemua potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, maka peneliti berkeyakinan bahwa problematika pengangguran dan kemiskinan, yang menjadi musuh utama umat Islam dewasa ini, akan dapat diminimalisasi.

Bahkan, untuk pembagian kompensasi BBM bagi masyarakat miskin, pemerintah dapat bekerja sama dengan pengurus masjid, di samping bekerja sama dengan pengurus Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat –yang kini tumbuh dan berkembang secara baik dan mulai terorganisasi dengan manajemen yang rapi dan transparan.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membangun dan merealisasikan potensi kekuatan umat berbasis masjid. Antara lain: pertama, mendata potensi jamaah masjid. Sudah saatnya pengurus masjid memiliki data potensi jamaah yang dimilikinya.

Jika kita cermati, jumlah masjid yang memiliki data potensi jemaah masih sangat sedikit. Kalaupun ada, kualitas data yang dimiliki umumnya kurang memuaskan. Untuk itu, sebagai langkah awal dalam membangun kekuatan ekonomi masjid, ketersediaan data potensi ini menjadi sebuah keharusan. Data ini, paling tidak, meliputi: data jemaah yang terkategorikan mampu dan tidak mampu, dengan standar yang ditetapkan oleh pengurus masjid, termasuk lokasi persebaran tempat tinggalnya; diversifikasi mata pencaharian masing-masing individu jamaah masjid; latar belakang pendidikan para jamaah, termasuk data kependudukan lainnya yang bersifat standar, seperti usia dan jenis kelamin.

Pengurus masjid hendaknya menganalisis pula tingkat partisipasi masing-masing jamaah dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak masjid. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator komtmen yang bersangkutan dalam memakmurkan masjid.

Kedua, mendata potensi ekonomi lingkungan sekitar masjid. Langkah selanjutnya adalah mendata potensi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, termasuk menganalisis potensi strategis lokasi masjid. Tentu saja masjid yang berlokasi di daerah perumahan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor jasa, akan memiliki potensi yang berbeda dengan masjid yang berlokasi di wilayah yang didiami oleh mayoritas petani atau nelayan.

Analisis yang tepat akan menggiring pada pemilihan aktivitas ekonomi yang tepat. Misalnya, untuk wilayah perumahan yang tidak memiliki toko yang menjual kebutuhan dasar rumah tangga, maka masjid dapat membuka usaha toko untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atau masjid dapat membuka usaha pengadaan pupuk murah bagi petani, apabila mayoritas penduduk sekitar masjid adalah petani, namun memiliki kesulitan dalam mendapatkan pupuk murah.

Masih banyak contoh lainnya, akan tetapi yang terpenting adalah pihak pengelola masjid harus mampu menangkap kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga ini akan memberikan ruang dan peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi masjid. Pada langkah selanjutnya, pihak masjid sebaiknya menggandeng mitra/partner yang berasal dari lembaga keuangan syariah, baik institusi perbankan seperti bank syariah dan BPRS syariah, maupun institusi non-bank seperti BMT (Baytul Maal wa at-Tamwil). Hal ini sangat penting dilakukan, di samping sebagai syiar dan dakwah, juga untuk menumbuhkan kesadaran berekonomi secara Islami bagi masyarakat umum.

Pihak masjid pun akan mendapatkan tambahan sumber pembiayaan bagi kegiatan operasionalnya. Bagi pihak bank syariah ataupun BMT, hal ini merupakan peluang dan kesempatan untuk memperluas pasar, dengan menyerap segmen masyarakat sekitar masjid secara lebih optimal.

Bahkan pihak bank pun dapat membuka kantor cabang pembantu, atau kantor kas yang berlokasi di sekitar masjid dengan tujuan untuk menjaring nasabah potensial.
Ketiga, memperkuat jaringan ekonomi dengan masjid lainnya. Dalam era global dewasa ini, salah satu sumber kekuatan bisnis adalah terletak pada kekuatan ”jaringan” yang dimiliki. Semakin luas jaringan, semakin kuat pula bisnis yang dimiliki. Karena itulah, masjid harus memanfaatkan secara optimal potensi jaringan yang dimilikinya. Jaringan merupakan salah satu sumber kekuatan umat yang harus dikelola dengan baik, sehingga akan memiliki manfaat yang bersifat luas.

Sebagai contoh, dengan jaringan yang baik, maka masjid A yang memiliki usaha untuk menjual beras petani di sekitarnya, akan dapat memasarkan produknya kepada masjid B yang membutuhkan pasokan beras bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya yang bekerja, misalkan, pada sektor industri jasa.

Dengan pola seperti ini, maka dapat dipastikan sektor riil akan bergerak, dan tingkat pengangguran pun dapat diminimalisasi. Karena pihak masjid dapat mempekerjakan anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan. Penulis berkeyakinan, apabila umat Islam memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan perekonomian, maka berbagai permasalahan yang terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan umat akan dapat diatasi. Bahkan, bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi sumber inspirasi bagi kebangkitan umat Islam di seluruh bidang kehidupan.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa terkait dengan pemberdayaan ekonomi masjid adalah program tahun ini adalah pengembangan ekonomi masjid dalam bentuk koperasi syariah berbasis masjid yang representatif menjadi kekuatan ekonomi jamaah yang melibatkan seluruh komponen masjid, para pengurus masjid, pengurus yayasan, pengurus lembaga-lembaga pendidikan, serta unit-unit usaha yang telah ada dan sekaligus penguatan basis ekonomi eksternal berupa pemberdayaan masyarakat.

G. Manajemen masjid dan Program Pemberdayaan Umat

Secara historis, masjid adalah fasilitas yang didirikan oleh, untuk dan bersama masyarakat, terutama masyarakat. Kemajuan dan peningkatan mutu yang dicapai masjid menjadi kemajuan dan peningkatan mutu yang dimiliki oleh jamaah dan masyarakat sekitarnya. Aset berupa institusi masjid yang menjadi milik masyarakat muslim Indonesia, terutama masyarakat sekitarnya, dengan lontaran gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang membangun negara Indonesia secara makro sebagaimana dilakukan oleh para pengurus bersama jamaah pada masa sebelumnya, perlu dipertahankan dan bahkan dikembangkan menjadi sebuah pilot project nasional.

Kalau hari ini ada stigma yang apatis terhadap sumberdaya ekonomi masjid yang disertai dengan menurunnya aktivitas dalam beberapa segi, terutama yang terkait erat dengan proses ekonomi masjid di dalamnya serta munculnya polarisasi forum masyarakat dalam aspek sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi dan keberagamaan, maka menjadi sebuah argumentasi penting bahwa masjid dan masyarakat sekitarnya layak untuk dipilih sebagai dampingan dalam program pemberdayaan tersebut. Persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini terkait dengan pemberdayaan lembaga ekonomi masjid yang representatif untuk pengembangan ekonomi jamaah, pada gilirannya bisa membawa kepada kemunduran kedua belah pihak yang berjalan sendiri-sendiri.

Adanya masalah yang harus diselesaikan bersama, potensi yang dimiliki dampingan, terutama ketersediaan sumber daya manusia pada masjid raya dan masyarakat, sebagaimana telah diuraikan secara terperinci di dalam deskripsi tentang kondisi dampingan pada saat ini, maka program pemberdayaan yang berupa pemberdayaan ekonomi masjid yang disusun bersama untuk aksi dari riset partisipatif yang dilakukan bersama menjadi signifikan untuk dilakukan. Hal lebih jauh yang akan diharapkan, tentu tidak hanya sekedar munculnya progress dan kemajuan bersama, namun juga penumbuhan kesadaran kritis bersama dengan melibatkan local knowledge dan local genious dari komunitas masjid dan jamaah yang sudah mulai muncul.

Banyak problem mismanajemen dalam memakmurkan mesjid yang terjadi saat ini. Salah satu penyebab terjadinya mismanajemen tersebut adalah pengurus mesjid (nazir mesjid) yag tidak memiliki kapabilitas dan berwawasan sempit dalam beragama.

Padahal nazir mesjid, khususnya yang membidangi dakwah, sangat menentukan untuk kebangkitan kembali peradaban Islam seperti masa lampau. Nazir mesjid sangat menentukan maju-mundurnya umat Islam. Nazir mesjid yang berwawasan sempit yang memandang agama Islam sebatas ibadah dan aqidah hanya tertarik dengan kajian spiritual belaka, sehingga mereka mengundang para ustaz yang ahli fiqih ibadah dan ahli teologi/sufistik saja. Nazir mesjid sangat jarang (kalau tak ingin mengatakan tak pernah sama sekali) memilih materi ekonomi Islam yang ruang lingkupnya sangat luas. Padahal mengkaji ekonomi syariah hukumnya wajib.

Menurut Husein Shahhatah, dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syari’ah Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa ia sadari. (Buku Al-Iltizam bith-Thawabith asy-Syar’iyah fil Muamalat al-Maliyah,Mesir, 2002).

Selama ini materi ceramah dalam pengajian rutin berkisar di seputar tauhid,tasawuf, fiqh, keluarga sakinah, akhlak dan adapula yang secara khusus mengkaji tafsir atau hadits. Namun sangat jarang membahas kajian muamalah (ekonomi Islam). Padahal ekonomi Islam adalah bagian penting dari ajaran Islam. Masalah ekonomi adalah masalah paling urgen (dharury). Para ulama masa lampau tak pernah mengabaikan kajian muamalah (ekonomi Islam). Hal itu bisa dibuktikan dalam kitab-kitab hasil karya mereka. Ekonomi Islam bukan saja menjadi pilar dan rukun kemajuan Islam, tetapi juga merupakan fardhu ’ain untuk diketahui setiap muslim.(Husein Sahhatah)
Nazir mesjid yang cerdas dan ingin akan kebangkitan Islam, akan menjadikan materi ekonomi Islam sebagai salah satu materi kajian dalam pengajian agama di mesjid, baik dalam pengajian rutin atau tabligh keagamaan maupun dalam khutbah jum’at.

Akibat nazir mesjid tidak mengundang penceramah yang ahli ekonomi Islam, maka tingkat pengetahuan umat Islam tentang muamalah sangat rendah, sehingga aktivitas perekonomian yang mereka jalankan dalam mencari nafkah banyak yang bertentangan dengan syariah Allah, seperti riba, gharar, maysir, haram dan batil. Akibat lainnya, umat Islam tetap terpuruk dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Akibat nihilnya kajian ekonomi Islam di mesjid-mesjid, maka umat Islam banyak yang tidak mengetahui konsep-konsep ekonomi Islam. Misalnya, mekanisme mudharabah dan keunggulannya, sehingga memandangnya sama saja dengan bunga bank. Umat Islam juga banyak yang tidak bisa membedakan antara bunga dan margin murabahah. Umat Islam tidak mengetahui bahwa seluruh ulama ekonomi dunia Islam telah ijma’; tentang keharaman bunga bank.
Umat Islam banyak yang tidak mengetahui 25 perbedaan fundamental bank syariah dan bank konvensional, tidak mengetahui 10 prinsip dasar ekonomi Islam yang wajib diketahui setiap muslim. Umat Islam banyak yang tidak tahu dampak bunga terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran dan kemiskinan. Umat Islam banyak yang tidak tahu secara ilmiah dan rasional mengapa bunga dalam Islam dipandang sebagai dosa terbesar setelah syirik, durhaka pada orang tua dan pelaku bunga kekal dalam neraka (QS.2:275).

Umat Islam banyak yang tidak tahu jika bunga telah membawa penderitaan massal yang menyakitkan bagi kemanusiaan, karena bunga telah menjatuhkan banyak negara ke lembah jeratan hutang yang parah. Karena menerapkan bunga, maka APBN dikuras secara hebat untuk menyumbang lembaga bank (berbasis bunga) lewat obligasi BLBI. Bunga secara signifikan telah menaikkan harga BBM, listrik, telephon. Kenaikan harga-harga barang strategis tersebut dimaksudkan untuk mrenambah income negara bagi biaya APBN. Padahal hampir sepertiga anggaran negara Indonesia untuk mensubsidi/membayar bunga kepada bank-bank konvensional tersebut dan bunga hutang luar negeri.

Belum lagi persoalan akad-akad dalam transaksi muamalah maliyah, semuanya harus dikaji, agar umat Islam tak terjebak kepada perilaku yang batil dalam mencari nafkah. Lebih dari 42 bab bentuk-bentuk akad muamalah yang harus diketahui umat Islam, antara lain, syirkah, ijarah, wadiah, rahn, salam, istisna, kafalah, hawalah, dan sebagainya. Lain lagi akad-akad yang dilarang dalam Islam, seperti gharar, najasy, talaqqi rukban, ihtikar, maysir, ba’i al-’inah, ba’i kali bikali (dain bid dain), dan banyak lagi. Materi ini secara mendasar harus difahami umat Islam. Kalau tidak, mereka akan mudah terperosok kepada perilaku ekonomi yang batil.

Ulama Abdul Sattar, mengatakan, mengetahui hukum ekonomi Islam adalah dharuriyah (kemestian primer/utama) yang tak bisa ditawar. Jika tidak diketahui, maka dikhawatirkan sekali umat Islam akan terperosok kepada praktek kebatilan. Apa yang dicemaskannya itu kini telah terjadi, dimana banyak umat Islam yang telah terperosok ke dalam praktek ribawi. Anehnya mereka tak menyadari bahwa praktek itu paling terkutuk (Banyak hadits Nabi Saw menjelaskan ini) . Bahkan dengan tanpa dasar ilmu ushul fiqh mereka mengatakan bahwa masalah bunga masih khilafiyah. Masya Allah ! Perkara yang telah menjadi ijma’ dikatakan khilafiyah.

Akibat pengabaian kajian muamalah, kini sangat banyak umat yang terjebak kepada arisan berantai yang berkedok MLM (multilevel marketing), karena tidak tahu hukumnya Tidak sedikit pula umat Islam yang bermain spekulasi mata uang (valas) dan saham di pasar modal. Furute trading dan margin trading menjadi kebiasaan umat Islam, seolah tanpa salah dan dosa. Padahal perilaku spekulasi itu sangat dilarang dalam syari’ah.

H. Kesimpulan

Konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Komunitas miskin tidak dipandang sebagai komunitas yang serba rentan dan kekurangan (kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang dinamis dan lain-lain) dan hanya menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan.

Setelah kegiatan dilaksanakan, ternyata untuk menemukan format pemberdayaan yang tepat nampaknya masih diperlukan adanya data yang yang lebih konkrit, karena format pendampingan yang dilaksanakan di setiap daerah bisa jadi tidak akan sama. Setiap daerah mempunyai kekhasan sendiri sehingga dibutuhkan adanya satu kontekstualitas metode pemberdayaan masyarakat adatnya berdasarkan kekhasan tersebut.

Berdasarkan realita dan fakta di atas, maka mesjid harus kembali difungsikan untuk mencerdaskan umat di bidang muamalah yang selama ini jauh dari kajian-kajian umat Islam. Para nazir mesjid diharapkan melakukan paket-paket kajian muamalah maliyah (ekonomi Islam), agar materi pengajian agama di mesjid tidak pincang, (melulu ibadah mahdhah, munakahat, cerita pahala syorga dan neraka secara sempit).

Mengamalkan Islam bukan saja dari aspek ibadah dan aqidah serta akhlak secara sempit, tetapi harus secara kaffah dan komprehensif. Sebagaimana firman Allah, ’Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. (QS.2: 208).

Dr. dr. KH. Tarmizi Taher
Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan masjid Indonesia (DMI) dan etua Dewan Pembina Yayasan Dakwah Malaysia Indonesia (YADMI)

sumber : http://www.yadmi.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s